TOPIK
: PENGARUH KEBIJAKAN PEMERINTAH TERHADAP DUNIA BISNIS
JUDUL
: PENGARUH STRUKTUR GAJI DALAM DUNIA USAHA
PENGARUH STRUKTUR GAJI
DALAM DUNIA USAHA
Banyak hal yang masih menjadi
tanda tanya dan keraguan bagi para pemilik
modal
atau investor untuk membuka bisnis di Indonesia. Seperti rumitnya perizinan
usaha,
kebijakan pemerintah yang berpengaruh terhadap dunia bisnis, serta
ketidakstabilan
politik di dalam negeri. Suasana atau iklim investasi di Indonesia dinilai
tidak
kondusif oleh para investor khususnya mengenai struktur gaji para karyawannya.
Setiap
tahun pasti terjadi perdebatan antara pemerintah, pengusaha dan para buruh
mengenai
besarnya gaji. Dari kacamata Pengusaha, Upah buruh yang tinggi akan sangat
berpengaruh
terhadap perusahaan karena akan menambah beban operasional sehingga
bisa
mengurangi laba. Akan tetapi apabila dilihat dari sisi karyawan gaji harus
sesuai
dengan
biaya hidup layak. Jadi peran pemerintah sangat diharapkan untuk
menyelesaikan
masalah gaji tersebut. Misalnya memberi insentif kepada perusahaan
untuk
mengurangi beban operasional perusahaan, mengeluarkan kebijakan yang
menguntungkan
pengusaha dan buruhnya.
Memberikan upah kepada karyawan atas
pekerjaannya merupakan kewajiban
perusahaan.
Upah yg diberikan untuk suatu jabatan idealnya tidak terlalu berbeda jauh untuk
menghindari ketidakadilan antara karyawan pada jabatan yang sama. Karyawan
membandingkan
kualifikasi dirinya seperti pendidikan dan pengalaman, dengan upah terbaik yang
bisa diperolehnya. Untuk melindungi pekerja/buruh, pemerintah menetapkan upah
minimum yang sering disebut Upah Minimum Regional (UMR). Penetapan
upahminimumberdasarkan Kebutuhan Hidup Layak (KHL). Nilai KHL diperoleh melalui
survei yang dilakukan oleh tim yang terdiri dari Dinas Tenaga Kerja, Serikat
Pekerja, dan APINDO(Asosiasi Pengusaha Indonesia). Perhitungan KHL selalu
menimbulkan ketidakpuasan antara pihak pengusahadengan buruh. Semua memiliki
pandangan masing-masing.
Pekerja menginginkan upah yg tinggi karena
biaya hidup perbulannya sering berubah dikarenakan adanya kebijakan baru dari
pemerintah. Misalnya Pemerintah menaikkan harga BBM sehingga menyebabkan harga
semua barang naik akibatnya biaya hidup bertambah tetapi gaji yang diperoleh
tetap. Untuk itu para buruh menginginkan gaji yg lebih tinggi sehingga bisa
menutupi kekurangan dari biaya hidup tersebut. Hal ini dikarenakan UMR berlaku
selama 1 tahun. Keinginan buruh selalu bertolak belakang dengan keinginan para
pengusaha karena para pengusaha
menginginkan
gaji yang rendah agar beban operasionalnya rendah.Perusahaan sering menuntut
kenaikan upah seiring dengan peningkatan produktivitasnya.
Namun, pekerja yang merasa memiliki
posisi tawar yang lebih lemah cenderung lebih suka memberikan tekanan kepada
pemerintah agar menekan pengusaha ketimbang
berunding
langsung dengan pengusaha. Akibatnya pengusaha menjadi pasif hanya menunggu
keputusan kenaikan nilai UMR daripada melakukan negosiasi gaji dengan wakil
pekerja. Banyaknya tuntutan kepada pengusaha melalui peraturan pemerintah
seperti UMR dan program bina lingkungan menimbulkan celetukan fakir miskin dan
anak terlantar dipelihara oleh pengusaha. Untuk itu dibutuhkan peran pemerintah
yang netral tanpa merugikan pihak manapun. Untukkesejahteraan masayarakat yang
dimana mempunyai gaji upah minimum.
Pemerintah harus bisa melindungi
Perusahaan-perusahaan kecil yg merasa terbebani dalam masalah gaji tersebut.
Pemerintah harus bisa mengambil kebijakan yang baik untuk kelangsungan
perusahaan kecil misalnya memberikan pinjaman dengan bunga yang rendah sebagai
modal, membangun infrastruktur yang baik sehingga mengurangi biaya transportasi
perusahaan. Selain peran pemerintah, hubungan yang harmonis antara pengusaha
dan pekerja juga sangat penting. Harmoni yang dibangun dengan saling menghargai
merupakan dasar hubungan yang harmonis. Namun demikian ternyata iklim hubungan
industrial di Indonesiamasih dibayangi oleh konfrontasi antara pengusaha dan
pekerja.
Peningkatan modal sangat berperan penting untuk meningkatkan
perekonomian. Oleh karena itu pemerintah dan swasta berupaya meningkatkan
pertumbuhan ekonomi melalui penghimpunan dana yang diarahkan pada kegiatan
ekonomi produktif yaitu dengan menggenjot investasi, baik penanaman modal dalam
negeri maupun penanaman modal dalam negeri serta penimgkatan volume perdagangan
luar negeri melalui ekspor guna menambah cadangan devisa. pertumbuhan ekonomi
dapat mengakibatkan terjadinya peningkatan pada harga umum atau menyebabkan
terjadinya inflasi.Kebijakan moneter merupakan salah satu kebijaksanaan
pemerintah yang dapat mempengaruhi kegiatan ekonomi. Apabila pemerintah
memandang bahwa tujuan pembangunan ekonomi tidak seperti yang
diharapkan, misal adanya pengangguran yang cukup tinggi, inflasi atau defisit
dalam neraca pembayaran, maka perlu adanya tindakan stabilisasi untuk
menghilangkan dan mengurangi pengangguran, menekan inflasi dan defisit neraca
pembayaran.
Sektor pemerintah selama ini masih dianggap sebagai leading
sektor yang mampu memberi dorongan kuat terhadap perkembangan ekonomi
Indonesia. Peranan pemerintah dalam perekonomian tersebut dituangkan dalam
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.Selain sektor riil yang telah disebutkan
diatas, masih ada sektor lain yang juga ikut berperan dalam perekonomian, yaitu
sektor moneter. Sektor moneter ini menyangkut perilaku pasar uang yang akan
berkaitan dengan sumber dana yang dibutuhkan secara riil. Sektor moneter ini
menyangkut perilaku masyarakat dalam menawarkan uang. Perilaku masyarakat dalam
meminta uang tergantung pada motif orang yang memegang uang. Sedang perilaku
pemerintah dalam menawarkan uang tergantung pada kondisi perekonomian secara
umum dan sesuai dengan arah kebijakan ekonomi yang akan dilakukan oleh
pemerintah.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar